Samarinda, VivaNusantara — Pemerintah Kota Samarinda resmi menghentikan praktik jual beli buku tambahan di sekolah. Kebijakan ini ditandai dengan peluncuran distribusi gratis buku Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) di SDN 017 Palaran, Senin (14/7/2025). Dengan mencetak sendiri buku LKPD, Pemkot berhasil menghemat anggaran pendidikan hingga Rp70 miliar lebih.
Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan, mulai tahun ajaran ini tidak boleh ada lagi pungutan untuk pembelian buku, baik dalam bentuk LKS maupun materi cetak lain di sekolah. “Karena cetak sendiri, tidak ada boleh lagi ada siswa disuruh beli buku, dalam bentuk apa pun,” tegasnya di hadapan para guru dan siswa.
Menurutnya, selama ini sekolah-sekolah di Samarinda terlalu bergantung pada buku terbitan luar. Padahal, guru-guru lokal memiliki kapasitas untuk menyusun bahan ajar sendiri yang sesuai dengan kurikulum nasional. LKPD yang dibagikan ini pun merupakan hasil kerja para guru di Samarinda.
Andi menjelaskan, jika Pemkot tetap membeli buku dari penerbit, biaya yang harus dikeluarkan mencapai lebih dari Rp82 miliar. Namun dengan skema pencetakan mandiri, anggaran yang dibutuhkan hanya sekitar Rp16 miliar. “Artinya, kita bisa menghemat lebih dari Rp70 miliar. Ini soal efisiensi dan kemandirian,” ujarnya.
Pemkot juga menaruh perhatian khusus pada pemerataan akses pendidikan. Peluncuran LKPD tidak dilakukan di sekolah unggulan, melainkan di SDN 017 Palaran yang terletak di kawasan pinggiran kota. Ia menyebut pemilihan lokasi ini sebagai simbol keberpihakan terhadap sekolah-sekolah yang selama ini kurang tersorot.
Ia pun mengakui kondisi fisik sekolah tersebut masih memprihatinkan. “Masih ada bangunan kayu, halaman belum tertata. Maka saya putuskan, tahun ini DED-nya dibuat, tahun depan langsung dibangun,” janjinya.
Selain pembagian LKPD, dalam kesempatan yang sama, Pemkot juga mendistribusikan seragam sekolah bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Namun program ini disebut tidak bisa diterapkan secara menyeluruh, mengingat keterbatasan anggaran daerah.
“Memang tidak semua digratiskan, nantinya akan timbul ketergantungan, sedangkan APBD kita terbatas. Sehingga keterlibatan semua pihak,” ucap Andi, menutup pernyataannya.
Penulis: Intan
Editor: Lisa
