Samarinda, VivaNusantara – Tak lama lagi aktivitas belajar mengajar Sekolah Rakyat segera berjalan di Kota Samarinda. Tak hanya mengumpulkan data siswa, Pemkot Samarinda kini harus melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi 100 calon peserta program Sekolah Rakyat.
Melalui Dinas Kesehatan Kota Samarinda, pelaksanaan skrining kesehatan dijadwalkan berjalan pada 14 Juli mendatang. Pemeriksaan ini dianggap sebagai langkah protektif dan komprehensif dalam memastikan kesiapan fisik peserta didik dari keluarga kurang mampu sebelum memulai aktivitas belajar.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Samarinda Melliyani Agustini mengatakan pihaknya akan menurunkan tim dari 3-4 Puskesmas, yang didukung dari berbagai bidang teknis hingga pelayanan kesehatan.
“Jadi ini tidak bisa dianggap ringan, karena ini bentuk tanggung jawab kolektif terhadap anak-anak kita yang akan mengenyam pendidikan alternatif,” tegasnya saat ditemui di kantornya, Senin (7/7/2025).
Dilanjutkan Melliyani, pemeriksaan meliputi skrining fisik umum seperti tinggi dan berat badan, mata, telinga, gigi, hingga kebugaran. Seluruh data akan dimasukkan ke platform Satu Sehat, dengan terlebih dahulu dilakukan assessment pribadi. Ia menegaskan, skrining ini tidak bersifat menggugurkan.
Plt Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM) Samarinda, Mochammad Arif Surochman. (Foto: Ellysa)
“Kalau ditemukan masalah kesehatan, justru akan kami arahkan untuk ditangani. Pemeriksaan ini bukan seleksi, tapi bentuk perlindungan awal,” jelasnya.
Pemeriksaan massal itu rencananya dilakukan dalam satu hari di satu lokasi yang sedang difinalisasi. Namun Dinkes juga membuka opsi dua hari, tergantung kebutuhan teknis dan kondisi lapangan.
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM) Samarinda, Mochammad Arif Surochman, menegaskan bahwa 100 peserta yang terdiri dari 50 siswa SMP dan 50 siswa SMA sudah ditetapkan untuk mengikuti program ini pada tahap pertama. Proses perekrutan dilakukan secara terbuka dengan prinsip kesetaraan.
“Tidak ada prioritas kecamatan atau domisili. Yang penting memenuhi syarat dan cepat mendaftar, mereka yang kami proses. Ini bentuk keadilan sosial yang kami junjung,” tegas Arif usai Rapat Koordinasi di Kantor Bapenda Samarinda.
Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kaltim disebut sebagai kandidat kuat lokasi pemeriksaan dan tempat belajar tahap pertama. Ditegaskan Arif, pelaksanaan skrining adalah langkah penting untuk memastikan kesiapan anak-anak sebelum mulai mengikuti pembelajaran.
Sementara itu, terkait 100 peserta lainnya yang akan ditempatkan di Balai Pelatihan Vokasi (BPVP), Arif menyebut pihaknya masih menunggu instruksi lebih lanjut dari pemerintah pusat karena mekanisme rekrutmennya berbeda. Ia juga menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar program formalitas.
“Ini adalah upaya nyata untuk memutus mata rantai ketimpangan pendidikan. Samarinda ingin menjadi kota inklusif yang tak membiarkan satu pun anak dari keluarga miskin tertinggal dalam pendidikan,” pungkasnya.
Penulis: Ellysa
Editor: Lisa
