Samarinda, VivaNusantara – Pemerintah Kota Samarinda mulai tancap gas merealisasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dua dapur utama sebagai pusat penyiapan makanan bergizi dipastikan segera dibangun di Tanah Merah dan Jalan Panjaitan, menyusul terbitnya Surat Keputusan Bersama antara Kementerian PUPR, Badan Gizi Nasional (BGN), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kepala Satuan Tugas (Satgas) MBG Kota Samarinda, Suwarso menekankan percepatan pembangunan dua dapur pusat pangan gizi (SPPG) agar rampung sebelum akhir Desember 2025, sesuai tenggat waktu dari pemerintah pusat.
“Kita memastikan semua pihak bergerak cepat. Dua dapur akan dibangun di lahan milik Pemkot, satu di Tanah Merah dan satu lagi di Panjaitan. Ini ditetapkan langsung melalui SK bersama tiga kementerian,” jelasnya, di Kantor TP PKK Kota Samarinda, belakang Taman Cerdas Samarinda, Selasa (14/10/2025).
Seluruh instansi, lanjut Suwarso, menyatakan dukungan penuh untuk percepatan izin, administrasi, dan kesiapan infrastruktur penunjang.
“Waktu pembangunan sangat sempit, jadi semua harus bekerja paralel,” ujarnya.
Dari dua titik pembangunan, lahan di Tanah Merah dinilai paling siap dan bahkan mengalami penyesuaian luasan dari 800 meter persegi menjadi 900 meter persegi. Sementara di kawasan Jalan Panjaitan, masih dibutuhkan proses pematangan lahan yang kini ditangani oleh Dinas PUPR, termasuk pembangunan drainase dan dukungan utilitas dasar seperti listrik serta air bersih.
“Untuk Panjaitan perlu sedikit pematangan lahan, tapi dari PUPR sudah siap turun. Sementara Tanah Merah bisa langsung bangun karena lahan sudah bersih,” katanya.
Ia menambahkan, dua dapur di Samarinda ini merupakan bagian dari 15 titik dapur MBG, yang akan dibangun di Kalimantan Timur. Sebanyak 13 dapur lain dikerjakan oleh mitra daerah, sedangkan dua di Samarinda dibangun langsung oleh Kementerian BUMN.
“Total ada 15 titik di Kaltim. Dua di Samarinda dikerjakan langsung oleh BUMN. Targetnya, semua dapur bisa mulai beroperasi awal tahun depan,” ujarnya optimistis.
Meski waktu pengerjaan tergolong singkat, pihak Satgas memastikan tidak akan mengabaikan aspek legal dan kelayakan lingkungan. Proses penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) misalnya, tetap dilakukan secara ketat meski dikebut bersamaan dengan proses konstruksi.
“SLHS wajib diterbitkan sebelum dapur beroperasi. Saat ini beberapa sudah dalam tahap verifikasi. Kalau syarat lengkap, bisa selesai dalam dua minggu,” jelasnya.
Selain menyiapkan infrastruktur, Pemkot juga tengah membina tenaga ahli gizi dan petugas dapur yang akan bertugas di SPPG. Program pelatihan dilakukan bekerja sama dengan PKK Kota Samarinda dan Dinas Kesehatan, guna memastikan standar kebersihan, gizi, dan distribusi sesuai pedoman nasional.
“Pembinaan untuk tenaga gizi sudah berjalan. PKK juga terlibat dalam pengawasan dan verifikasi lapangan,” tambahnya.
Dua dapur MBG di Samarinda ini nantinya akan melayani ribuan penerima manfaat yang mencakup siswa sekolah negeri dan swasta dari jenjang TK hingga SMA/SMK, serta ibu hamil, bayi, dan balita. Titik sebaran sekolah penerima telah dipetakan oleh Koordinator Wilayah SPPG Kota Samarinda dan akan diumumkan setelah tahap verifikasi final selesai.
“Semua sudah di-plotting. Nanti daftar sekolah dan penerimanya diumumkan setelah validasi. Yang pasti, semua anak dan kelompok rentan akan terlayani,” tegasnya.
Dengan tenggat waktu hanya tiga bulan, proyek ini menjadi ujian nyata bagi kecepatan birokrasi Samarinda. Namun di balik tekanan itu, ada semangat besar: memastikan generasi muda mendapat akses makanan bergizi tanpa hambatan administrasi.
“Ini bukan sekadar bangun dapur. Ini tentang investasi masa depan anak-anak Samarinda,” pungkasnya.
Penulis: Ellysa
Editor: Lisa
