Samarinda, VivaNusantara – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kalimantan Timur setiap tahunnya dilaporkan meningkat. Dalam pencatatan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, IPM Kaltim meningkat 78,79 dari skor tahun sebelumnya yang hanya mencapai 78,20.
Namun, di balik angka itu, jurang ketimpangan gender masih terlihat jelas. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kaltim 2024 justru mengalami kenaikan sebesar 0,441.
Dalam rilis BPS Kaltim menyebutkan ada 4 kabupaten/kota dengan ketimpangan gender berada di atas rata-rata provinsi, yaitu Paser, Kutai Barat, Kutai Timur, dan Penajam Paser Utara.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni mengakui selama ini perangkat daerah sebenarnya telah menjalankan sejumlah program yang bersinggungan dengan isu gender. Namun, perhatian khusus untuk memastikan dampaknya terhadap kesetaraan sering terabaikan.
Padahal kesetaraan gender bukan sekadar tambahan, melainkan bagian fundamental yang menentukan arah kebijakan daerah. “Jangan sampai kegiatan pembangunan berjalan rutin, tetapi kontribusinya terhadap pengurangan ketimpangan gender tidak terlihat. Pembangunan yang adil itu harus memberi ruang bagi perempuan dan kelompok rentan,” ujar Sri Wahyuni, di Ruang Tepian Lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (17/9/2025).
Sri Wahyuni menekankan, rencana aksi pembangunan gender yang tengah disusun harus bersifat operasional dan terintegrasi dengan anggaran. Ia mengingatkan, tanpa pengawalan serius, rencana aksi hanya akan berhenti di atas kertas.
“Kita tidak butuh rencana yang indah di dokumen, tapi kosong di lapangan. Karena itu, setiap rencana aksi harus dikunci dalam RKA masing-masing perangkat daerah agar benar-benar dieksekusi,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya pemetaan berbasis data. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di 10 kabupaten/kota harus dijadikan acuan, sehingga intervensi tepat sasaran.
“Jangan lagi program disusun berdasarkan keinginan birokrat. Kita harus lihat data, kabupaten mana yang paling timpang, kabupaten mana yang butuh intervensi segera. Dengan begitu, program tidak salah target,” jelasnya.
Sri Wahyuni juga mengaitkan isu gender dengan akses infrastruktur dasar. Menurutnya, masih banyak masyarakat, khususnya perempuan, yang sulit mengakses layanan kesehatan karena jalan rusak atau transportasi terbatas. Hal ini, kata dia, harus direspons pemerintah dengan alokasi bantuan keuangan bagi daerah yang kewenangannya terbatas.
“Kalau akses menuju puskesmas masih sulit, bagaimana perempuan bisa mendapatkan layanan kesehatan yang layak? Pemerintah provinsi harus hadir, termasuk melalui bantuan keuangan untuk membuka akses jalan,” katanya.
Sri Wahyuni mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan Kaltim tidak boleh diukur hanya dari IPM yang tinggi. Jika ketimpangan gender tetap dalam, maka capaian itu hanya menjadi ironi.
“Kaltim bisa bangga dengan IPM yang tinggi. Tapi apa artinya, jika perempuan masih tertinggal? Pembangunan sejati harus menutup jurang kesenjangan itu,” tutupnya.
Penulis: Ellysa
Editor: Lisa
