Samarinda, VivaNusantara – Penunjukkan terhadap jajaran Dewan Pengawas (Dewas) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda, kini menuai sorotan. Pasalnya Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud baru saja menetapkan dua akademisi Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Dr Syahrir A Pasinringi (Cali) dan Dr Fridawaty, sebagai anggota dewas di rumah sakit plat merah tersebut.
Keputusan itu sontak menuai kritik keras dari beragam kalangan, karena dinilai menyepelekan potensi lokal karena kedua tokoh yang ditunjuk tersebut berasal dari luar daerah dan berdomisili di Makassar.
Kondisi ini memicu perhatian DPRD Kaltim yang menilai bahwa posisi strategis seperti Dewas RSUD AWS seharusnya diisi oleh putra-putri daerah yang memahami karakteristik serta kebutuhan masyarakat Kaltim di bidang kesehatan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyampaikan agar pemerintah provinsi seharusnya lebih memprioritaskan sumber daya manusia (SDM) lokal dalam pengisian jabatan penting di sektor publik, termasuk Dewas rumah sakit.
“Kami berharap dalam penentuan jabatan-jabatan selevel itu, Gubernur bisa lebih mengutamakan putra-putri daerah. Kaltim memiliki banyak SDM berkualitas, baik dari aparatur maupun akademisi,” ujar Darlis, Senin (10/11/2025).
Menurut Darlis, Kaltim tidak kekurangan tenaga profesional di bidang kesehatan maupun manajemen rumah sakit. Ia menilai, potensi tersebut perlu diberi ruang agar bisa berkontribusi maksimal tanpa harus mendatangkan figur dari luar daerah.
“Jangan sampai kemampuan dan potensi masyarakat Kaltim tidak terpakai, sementara posisi strategis justru diisi oleh orang luar. Ini bisa menimbulkan kekecewaan dan kecemburuan bagi tenaga profesional di daerah,” tegasnya.
Darlis menambahkan, posisi Dewas RSUD bukanlah jabatan dengan keahlian yang sangat spesifik, sehingga SDM lokal sebenarnya sangat mampu menjalankannya.
Terlebih, Legislator PAN ini menyebut Kaltim memiliki sejumlah perguruan tinggi dengan fakultas kedokteran seperti Universitas Mulawarman (Unmul), Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT), dan Universitas Balikpapan (Uniba) yang telah banyak melahirkan akademisi dan praktisi kesehatan berpengalaman.
Meski demikian, Darlis menegaskan bahwa DPRD tetap menghormati keputusan Gubernur karena penunjukan dewas merupakan kewenangan kepala daerah.
“Mengenai alasan Gubernur menunjuk orang luar, kami tidak bisa berspekulasi. Tapi kami berharap ke depan tenaga lokal yang berkompeten dan berdedikasi tinggi diberi kesempatan lebih besar untuk berkontribusi membangun daerah,” pungkasnya.
Penulis: Ain
Editor: Lisa
