Samarinda, VivaNusantara – Pasar Segiri kini menjadi target selanjutnya yang disasar direvitalisasi, setelah sebelumnya Pemkot Samarinda menyelesaikan revitalisasi Pasar Pagi. Hingga penghujung November 2025, kepastian soal lokasi penampungan sementara pedagang belum juga terbit, termasuk wacana pemindahan ke eks Bandara Temindung yang sempat menghangatkan ruang diskusi publik.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Samarinda, Marnabas Patiroy, menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Ia menyebut kondisi fiskal yang masih ketat membuat seluruh langkah harus ditempuh dengan penuh kehati-hatian.
“Sampai sekarang belum ada titik putus soal relokasi sementara. Kita semua bergerak sambil menyesuaikan kemampuan fiskal,” ujarnya, Jumat (28/11/2025).
Menurut Marnabas, Pemkot tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi juga terus membuka komunikasi dengan pemerintah pusat untuk mencari peluang pendanaan. Skema seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Perdagangan dinilai dapat menjadi salah satu pintu masuk.
“DAK fisik sektor perdagangan itu ada. Jadi peluang bantuan pusat tetap kita jajaki,” terangnya.
Pemkot berharap pemerintah pusat memahami bahwa Pasar Segiri merupakan simpul utama distribusi pangan di Samarinda bahkan di sebagian wilayah Kalimantan Timur. Karena itu, revitalisasi pasar ini dianggap tidak hanya menjadi kebutuhan daerah, tetapi juga bagian dari kepentingan strategis rantai pasokan regional.
Sembari menunggu kepastian pendanaan, proses perencanaan fisik terus berjalan. Sejumlah alternatif lokasi penampungan pedagang sedang dikaji, mulai dari area Segiri 2 di Jalan DI Panjaitan hingga sejumlah titik lain yang lebih memungkinkan untuk menampung pedagang pasar basah.
“Segiri ini karakter pasarnya beda. Ini pasar basah yang hidup 24 jam. Pengaturannya jauh lebih kompleks dibanding relokasi seperti Pasar Pagi. Tidak bisa sembarangan,” jelasnya.
Dari sisi pembiayaan, Pemkot juga mulai menata ulang kebutuhan anggaran. Detail Engineering Design (DED) yang sebelumnya memakan biaya sekitar Rp300 miliar kini tengah direvisi agar dapat ditekan hingga kisaran Rp200 miliar.
“DED-nya sudah jadi, tapi tetap kita sesuaikan lagi. Anggarannya masih lebih dari Rp200 miliar, padahal targetnya sekitar angka itu,” tutup Marnabas.
Penulis: Ellysa
Editor: Lisa
