Samarinda, VivaNusantara – Program pendidikan tinggi Gratispol kini kebijakan baru Pemprov Kaltim yang menggantikan skema beasiswa konvensional. Meski masih mengundang pro konta, namun hal ini justru mendapat sorotan positif dari Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi.
Ia menilai mekanisme terbaru ini menutup sebagian besar ruang praktik manipulasi data yang selama ini kerap menghantui distribusi bantuan pendidikan daerah. Menurutnya, pengalaman bertahun-tahun menangani aduan publik terkait beasiswa menunjukkan bahwa model seleksi sebelumnya membuka ruang begitu luas bagi pihak-pihak tertentu untuk bermain, baik dalam rekomendasi, pemalsuan berkas, maupun memasukkan penerima yang tak memenuhi kriteria.
Rentetan itu muncul karena proses verifikasi administratif terlalu panjang dan aktor yang terlibat terlalu banyak.
“Kalau beasiswa itu kan memakai persyaratan yang banyak, sehingga membuka peluang orang bermain. Manipulasi data bisa terjadi, penerima yang tidak berhak pun bisa masuk,” tegasnya, Kamis (20/11/2025).
Perubahan mendasar dalam program Gratispol yaitu memindahkan proses seleksi dari pemerintah daerah ke perguruan tinggi. Sehingga, seorang mahasiswa otomatis menjadi calon penerima begitu ia lolos masuk ke kampus yang telah bekerja sama dalam skema tersebut.
Data kemudian tinggal disinkronkan ke basis data Pemprov Kaltim untuk finalisasi administrasi. Bagi Darlis, pola baru ini jauh lebih aman dan efisien. Perguruan tinggi memiliki sistem seleksi akademik yang lebih objektif, sementara pemerintah provinsi tinggal memastikan mahasiswa tersebut memenuhi syarat administratif.
“Begitu mahasiswanya diterima, dia bisa masuk ke database penerima Gratispol. Kan seleksinya ada di perguruan tinggi, bukan lagi di tangan pihak-pihak yang rawan memberi rekomendasi,” jelasnya
Meski Gratispol dinilai sebagai langkah maju, Darlis menegaskan bahwa sistem apa pun tetap membutuhkan pengawasan ketat. Ia mengingatkan bahwa potensi penyimpangan tetap ada, terutama terkait validitas jumlah mahasiswa yang diusulkan perguruan tinggi.
“Walaupun tidak serawan beasiswa, tetap saja harus kita awasi dengan baik. Bisa saja di kemudian hari ada permainan soal jumlah mahasiswa. Jangan sampai ini terjadi,” ujarnya.
Jika tata kelolanya dijaga ketat, Darlis yakin program ini bisa menjadi jawaban atas keluhan masyarakat selama bertahun-tahun soal ketidakadilan beasiswa.
“Intinya, jangan ada lagi permainan rekomendasi. Dengan Gratispol, peluang itu kecil. Tinggal bagaimana kita memastikan pengawasan berjalan,” tutupnya.
Penulis: Ellysa
Editor: Lisa
