Samarinda, VivaNusantara — Rencana Universitas Mulawarman (Unmul) untuk membuka Program Studi Sarjana dan Profesi Kedokteran Hewan mendapat perhatian serius dari Komisi IV DPRD Kalimantan Timur. Dalam rapat dengar pendapat yang digelar Senin (4/8/2025), pembukaan program ini dinilai sebagai langkah yang relevan dengan kebutuhan daerah.
Rapat yang berlangsung di Gedung E DPRD Kaltim itu dipimpin oleh Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi, dan diikuti sejumlah anggota, termasuk Syahariah Mas’ud, Fadly Imawan, dan Damayanti. Komisi IV menilai, keberadaan tenaga medis hewan masih terbatas, sementara potensi sektor peternakan di Kaltim terus berkembang. Situasi ini mendorong perlunya institusi pendidikan tinggi yang mampu mencetak dokter hewan di dalam provinsi, tanpa harus bergantung pada lulusan dari luar daerah.
Kesimpulan yang diambil dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa pembentukan prodi kedokteran hewan sudah menjadi kebutuhan mendesak, bukan sekadar opsi pengembangan akademik.
“Geografis Kalimantan Timur yang luas dengan potensi peternakan yang besar membuat keberadaan dokter hewan tak lagi bisa ditunda. Ini bukan sekadar usulan, tapi menjadi bagian penting dari pembangunan daerah,” ujar Darlis menegaskan.
Sebagai langkah konkret, Komisi IV mendorong pimpinan DPRD untuk segera menerbitkan surat rekomendasi resmi guna memperkuat pengajuan dari pihak Unmul, sebagaimana tertuang dalam surat Rektor Unmul bernomor 2964/UN17/TP.00.06/2025. Komisi juga meminta agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberi dukungan nyata terhadap pembentukan prodi ini.
Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Unmul, Siti Khotimah, M.Kes
Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Unmul, Siti Khotimah, M.Kes, menyampaikan bahwa kebutuhan akan tenaga dokter hewan di Kaltim terbilang tinggi, baik untuk mendukung peternakan maupun dalam penanggulangan potensi penularan penyakit dari hewan ke manusia (zoonosis).
“Kesehatan hewan itu berdampak langsung ke masyarakat. Kita bicara bukan hanya soal sapi dan kambing, tapi juga hewan peliharaan dan penyakit menular. Kaltim butuh lebih banyak dokter hewan,” jelas Siti.
Unmul disebut telah memenuhi berbagai persyaratan dasar untuk pembukaan program tersebut, mulai dari ketersediaan infrastruktur, kurikulum, hingga tenaga pengajar. Program ini dijadwalkan mulai berjalan pada tahun ajaran 2026 dengan kuota awal sebanyak 50 mahasiswa yang akan disaring melalui tiga jalur: UTBK, prestasi, dan mandiri.
Menariknya, program ini akan menjadi yang pertama di Kalimantan. Komisi IV DPRD Kaltim pun menyatakan kesiapannya untuk mengawal program bantuan pendidikan bagi mahasiswa baru prodi ini, agar akses pendidikan tidak terkendala oleh faktor ekonomi.
Siti berharap para lulusan nantinya memiliki komitmen untuk kembali dan mengabdi di daerah asal, sebagaimana yang telah terbukti dalam prodi kedokteran umum di kampus yang sama.
“Mayoritas mahasiswa kami berasal dari Kaltim, dan mereka kembali bekerja di sini setelah lulus. Kami ingin hal yang sama terjadi di prodi kedokteran hewan,” tutupnya.
Penulis: Intan
Editor: Lisa
