Samarinda, VivaNusantara – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda kini mulai getol membahas rancangan sistem transportasi massal yang disebut akan disesuaikan dengan kebutuhan warga, alih-alih hanya menambah jumlah kendaraan. Wali Kota Andi Harun menyampaikan bahwa tahun 2026 akan digunakan untuk mempersiapkan berbagai aspek, dengan target operasional pada 2027.
“Yang kita siapkan bukan sekadar bus, tapi keseluruhan sistem. Kalau hanya ikut-ikutan daerah lain tanpa hitungan matang, justru bisa jadi bumerang,” paparnya, Kamis (31/7/2025).
Ia menegaskan, konsep Buy The Service (BTS), yang akan diterapkan memerlukan subsidi sangat besar. Dari simulasi awal, satu trayek saja bisa menghabiskan hingga Rp60 miliar per tahun. Karena itu, Pemkot harus benar-benar menghitung kapasitas fiskal daerah.
“Subsidi memang bagian dari sistem ini, tapi kita tidak bisa gegabah. Bayangkan kalau tahun depan APBD menurun dan layanan berhenti, dampaknya pasti menimbulkan kekecewaan masyarakat,” jelasnya.
Selain soal anggaran, ia juga mengkritisi pendekatan yang hanya menekankan pengadaan bus. Menurutnya, tanpa jalur khusus, manajemen lalu lintas, dan SDM yang siap, bus massal hanya akan ikut terjebak di jalan. “Jangan sampai niatnya mengurai macet, malah jadi sumber macet baru. Karena itu persiapan tahun 2026 harus benar-benar komprehensif,” tegasnya.
Andi juga menyoroti pentingnya integrasi dengan moda transportasi lain seperti ojek daring, pejalan kaki, dan angkutan kota. Ia menilai, tanpa keterhubungan, sistem BTS akan sulit efektif. “Transportasi massal harus terintegrasi. Kalau tidak, yang terjadi hanya memindahkan masalah dari satu titik ke titik lain,” katanya.
Tahun 2026 nantinya difokuskan untuk membangun sistem pendukung, mulai dari perencanaan, review DED halte, jalur khusus, hingga manajemen pengawasan. Barulah pada 2027 pengadaan bus dilakukan dengan pendekatan yang lebih realistis. “Lebih baik pelan tapi matang, daripada cepat tapi berantakan,” pungkas Andi Harun.
Penulis: Ellysa
Editor: Lisa
