Samarinda, VivaNusantara – Gelombang protes nasional terkait isu tunjangan perumahan DPR sebesar Rp50 juta per bulan, serta kematian pengemudi ojek online Affan Kurniawan (21) yang digilis mobil taktis Brimob Polri, kini merembet ke Samarinda.
Besok (1/9/2025), aksi serupa dipastikan berlangsung di kota ini. Sehari sebelumnya, tokoh adat, agamawan, akademisi, dan aparat keamanan lebih dulu duduk bersama dalam forum masyarakat. Mereka membahas langkah antisipasi agar situasi tetap aman.
Ketua Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP) Samarinda, Syaparudin, menegaskan forum ini lahir murni dari inisiatif warga. “Kita ingin kota ini kondusif. Pembangunan hanya bisa berjalan kalau suasana terjaga,” ujar Syaparudin, di Cafe Bagios, Minggu (31/8/2025).
Ia mengingatkan potensi eskalasi jika massa berkumpul dalam jumlah besar. “Kontrol bisa sulit. Dalam kondisi ekonomi kita yang sedang tidak baik-baik saja, elite harus menahan diri. Sikap kita harus tulus untuk menjaga Indonesia,” tegasnya.
Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kaltim, Viktor Yuan, menyerukan mahasiswa dan pemuda agar menyampaikan aspirasi tanpa anarki. “Kami juga meminta DPRD Samarinda hadir menerima perwakilan mahasiswa agar suara mereka betul-betul didengar. Anarkis bisa dipicu penyusup, bukan hanya mahasiswa. Karena itu, kami minta polisi mengedepankan pendekatan humanis,” jelas Viktor, yang juga anggota Komisi II DPRD Samarinda.
Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman (Unmul), sekaligus Rektor Unmul Periode 2014-2018 dan 2018-2022, Prof. Masjaya, menilai komunikasi menjadi kunci. “Aspirasi harus diterima, tapi terkontrol. Saya sarankan sore atau malam ini ada koordinasi khusus dengan para rektor agar perwakilan mahasiswa yang turun bisa terkelola. Jangan sampai DPR kosong, harus ada yang menemui mereka,” ujarnya.
Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar memastikan jajaran kepolisian akan mengamankan aksi sesuai prosedur. “Kami belasungkawa atas wafatnya Affan. Tidak ada alasan bagi kami melakukan kekerasan. Saya sudah perintahkan anggota mengawal sebaik mungkin. Kalau ada pelanggaran dari anggota kami, pasti ditindak. Fokus kami satu, Samarinda harus tetap aman,” tegasnya.
Hendri menegaskan kepolisian tak punya urusan dengan kontroversi tunjangan DPR. “Tugas kami hanya memastikan kegiatan berjalan tertib. Jika aksi melewati pukul 18.00, akan kami mediasi. Kami apresiasi elemen masyarakat yang mendukung terciptanya situasi aman, karena personel kami terbatas,” tutupnya.
Penulis: Ellysa
Editor: Lisa
