Samarinda, VivaNusantara – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang sebagai terobosan nasional untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, dinilai belum menyentuh akar persoalan.
Pengamat ekonomi Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo menilai, desain MBG semestinya bukan sekadar memindahkan uang dari pusat ke daerah, tapi membangun ekosistem ekonomi yang hidup di akar rumput. Karena itu, standar biaya dan menu gizi harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan fiskal daerah.
“Idealnya, anggaran MBG di Kalimantan Timur itu minimal Rp25 ribu per anak. Kebutuhan anak SD, SMP, dan SMA jelas berbeda. Kalau Kaltim dengan APBD besar saja masih di bawah itu, berarti prioritas anggarannya salah arah,” ujarnya, Kamis (30/10/2025).
Ia juga mengusulkan skema pembiayaan gotong royong, pemerintah pusat menanggung Rp10 ribu, provinsi Rp5 ribu, dan kabupaten/kota Rp5 ribu. “Dengan pembagian tanggung jawab seperti itu, beban anggaran lebih proporsional dan keberlanjutan program lebih terjamin,” bebernya.
Lebih jauh, Purwadi turut menyoroti langkah pemerintah pusat yang menggandeng India, sebagai mitra teknis dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, kerja sama tersebut tidak relevan dan justru menunjukkan lemahnya orientasi terhadap potensi domestik.
“Mereka masih bergulat dengan masalah kebersihan dan malnutrisi. Kenapa kita tidak belajar dari potensi pangan kita sendiri yang jauh lebih beragam?” sindirnya.
Purwadi menegaskan, MBG bukanlah proyek konsumsi massal. Melainkan investasi jangka panjang untuk membangun rantai pasok pangan nasional yang sehat dan berpihak pada produsen lokal.
Penulis: Ellysa
Editor: Lisa
