Jakarta, VivaNusantara – Di banyak kota, kebudayaan sering tinggal sebagai cerita. Ia hadir di poster acara, di baliho peringatan, lalu menghilang setelah panggung dibongkar. Tetapi pada Kamis (8/1/2026), di Hall Dewan Pers, Jakarta, kebudayaan ditempatkan di ruang yang jarang ia singgahi, ruang keputusan.
Ruang itu ditata rapi, formal. Kursi berjajar, meja panjang menghadap ke depan. Namun suasananya tidak kaku. Percakapan kecil bersahutan, tawa singkat muncul di sela agenda, dan sesekali terdengar tepuk tangan, tidak panjang, tidak riuh, sekadar penanda bahwa yang hadir sedang menyimak, bukan sekadar datang.
Di ruang inilah kebudayaan diuji. Bukan melalui pertunjukan megah, melainkan lewat sikap, apakah ia sungguh hidup dalam kebijakan, atau sekadar dijadikan hiasan pembangunan.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun saat mengambil nomor urut
Agenda hari itu adalah pengundian nomor urut dan persiapan presentasi Anugerah Seni dan Kebudayaan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat 2026, rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2026. Secara administratif, ia tampak biasa. Namun bagi para kepala daerah, inilah titik awal pertarungan gagasan, tentang cara memaknai warisan, merawat ingatan, dan memilih masa depan.
Enam Kepala Daerah menunjukkan nomor urut, bersama tiga wartawan dan komunitas calon penerima AK-PWI HPN 2026, Kamis (8/1/2026).
Tujuh kepala daerah hadir langsung, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, Wali Kota Samarinda Andi Harun, Wali Kota Mataram NTB Mohan Roliskana, Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis, Bupati Temanggung Agus Setiawan, Bupati Manggarai NTT Heribertus Geradua Laju Nabit, serta Bupati Blora Jawa Tengah Arief Rohman.
Tiga lainnya berhalangan hadir, dengan izin resmi yang telah diterima panitia.
“Yang tidak hadir hari ini sudah menyampaikan izin dengan alasan yang dapat kami maklumi,” ujar Yusuf Susilo Hartono, Direktur Anugerah Seni dan Kebudayaan PWI Pusat.
Kalimat itu terdengar administratif, tetapi maknanya tegas, anugerah ini bukan soal hadir atau tidak, melainkan tentang keberanian mengambil sikap.
Saat Ruang Formal Tersentuh Tradisi
Di tengah alur agenda yang tertib, suasana mendadak berubah. Bupati Temanggung, Agus Setiawan, berdiri dan menghadirkan tarian kuda lumping bersama dua anggota rombongannya, tanpa tata cahaya dan tanpa musik berlebihan.
Hentakan kaki terdengar jelas. Gerakannya sederhana, tetapi penuh tenaga. Tepuk tangan pun pecah, sebentar, hangat, lalu reda.
Momen itu seolah mengingatkan, kebudayaan tidak selalu perlu dijelaskan dengan kata-kata panjang. Kadang, ia cukup dihadirkan, lalu dibiarkan berbicara sendiri.
Budaya: Roh atau Aksesori
Bagi PWI Pusat, anugerah kebudayaan bukanlah panggung simbolik. Hal itu ditegaskan oleh Atal S Depari, Dewan Kehormatan PWI Pusat, yang mewakili Ketua PWI Pusat.
“Budaya adalah jiwa bangsa. Jika ia hanya dipahami sebagai acara tahunan, maka yang hilang adalah makna moral dan sejarahnya,” ujar Atal.
Pernyataan itu menampar cara pandang lama. Sebab terlalu sering, kebudayaan direduksi menjadi festival, dipamerkan setahun sekali, lalu dilupakan. Padahal, kebudayaan sejatinya menuntut keberpihakan yang lebih sunyi, regulasi, anggaran, dan konsistensi.
Anugerah Kebudayaan PWI Pusat pun menjadi cermin. Apakah kepala daerah memandang budaya sebagai roh pembangunan, atau sekadar aksesori untuk mempercantik wajah kebijakan.
Penulis : Tri Wahyuni
