Samarinda, VivaNusantara – Isu pemekaran daerah di Kalimantan Timur kembali mengemuka. Dari delapan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) yang masih menunggu lampu hijau pusat, Kutai Utara disebut paling siap dimekarkan.
Ketua Komite 1 DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, menegaskan bahwa progres Kutai Utara jauh lebih matang dibanding CDOB lain.
“Saya sudah bicara dengan Bupati dan Wali Kota, respon positif diberikan Kutim untuk Kutai Utara,” ujar Hasdam, di Hotel Five Premiere, Rabu (17/9/2025).
Hasdam memastikan, perjuangan pemekaran khususnya di daerah pemilihannya, Kaltim, akan ia kawal melalui Komite 1 DPD RI.
Sofyan Hasdam bersama peserta dan nara sumber lainnya setelah agenda penyampaian isu pemotonhan TKD dan pemekaran daerah, di Hotel Five Premiere, Rabu (17/9/2025)
Sementara anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menilai pemekaran wilayah mutlak dilakukan agar pemerataan pembangunan dan keadilan benar-benar dirasakan masyarakat.
“Dengan DOB, pemerataan keadilan akan terjadi. Kutai Utara juga sudah memenuhi syarat administrasi. Kendala utamanya hanya moratorium,” tegasnya.
Nada yang sama datang dari Prof. Hamdani, Wakil Rektor I UNU Kaltim sekaligus putra asli Muara Bengkal. Menurutnya, wacana CDOB Kutai Utara sudah terdengar sejak 2005, namun justru didahului Mahakam Ulu. “Percepatan CDOB Kutai Utara perlu segera dilakukan agar tidak didahului daerah lain lagi,” ujarnya.
Hamdani menegaskan Kutai Utara memiliki hampir 10 kecamatan, sumber daya alam melimpah, dan SDM yang mumpuni. Pemekaran, menurutnya, akan memacu pembangunan rumah sakit, perguruan tinggi, hingga infrastruktur ekonomi baru. “Dengan adanya pemekaran, hotel, pariwisata, dan infrastruktur lain akan tumbuh. Dampaknya pasti menggerakkan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Masyarakat Kutai Utara berharap Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, memberi perhatian lebih pada isu pemekaran ini. Harapannya, wacana yang sudah dua dekade menggantung bisa segera diwujudkan demi kesejahteraan masyarakat.
Penulis: Ain
Editor : TW
