Samarinda, VivaNusantara – Dominasi politik maskulin masih menjadi batu besar yang menghalangi perempuan menembus arena kekuasaan. Anggota Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP) Kota Samarinda, Tri Wahyuni, menegaskan bahwa perempuan tanpa privilege, keluarga politik, ataupun kekuatan finansial hampir mustahil menembus gelanggang politik formal.
Para peserta bersama narasumber dan pejabat Pemkot Samarinda berfoto bersama usai kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Kaum Perempuan di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda, Kamis (14/8/2025).
“Jauh lebih sulit masuk politik. Undang-undang memberi kuota 30 persen, tapi faktanya keterwakilan perempuan di DPR hanya 22 persen, bahkan di DPRD Samarinda cuma 8 persen,” kata Yuni sapaan akrabnya, dalam Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Kaum Perempuan, di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda, Jalan Kesuma Bangsa, Kamis (14/8/2025).
Ia menilai, hambatan bukan sekadar jumlah, namun sistem partai yang tetap maskulin dan tertutup bagi kader perempuan biasa. Sehingga, peluang perempuan untuk berperan tidak bisa hanya mengandalkan regulasi afirmatif.
“Partai politik kita masih dikendalikan elite laki-laki. Perempuan baru bisa tembus jika punya investasi sosial, aktif berorganisasi, membangun pengaruh, dan membiasakan diri terlibat dalam pengambilan keputusan, bahkan dari tingkat RT,” tegasnya.
Suasana peserta saat mengikuti paparan materi dalam Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Kaum Perempuan di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda.
Kurangnya kesadaran gender dalam kebijakan publik juga menjadi sorotan. Ia pun turut mengkritisi kebijakan pangan nasional yang dinilai tidak responsif gender.
“Program makan gratis misalnya, justru dilaksanakan aparat maskulin. Padahal yang paling paham gizi anak itu ibu. Perempuan tahu kebutuhan, tapi akses mereka ke perumusan kebijakan minim,” ujarnya.
Akademisi dan penulis, Unis Sagena, menambahkan bahwa perempuan wajib menggunakan hak politiknya karena itu hak asasi sebagai manusia berakal. “Kalau perempuan pasif, negara hancur. Perempuan itu tiang negara. Sebaliknya, jika perempuan kuat dan cerdas, negara ikut kokoh,” jelas Unis.
Ia menekankan kualitas lebih penting daripada sekadar kuantitas. “Bukan hanya 30 persen kursi, tapi siapa yang duduk di sana. Perempuan harus paham politik, pemerintahan, dan negosiasi agar tidak tersisih di meja kekuasaan,” tambahnya.
Ia mendorong perempaun untuk aktif menulis, bersuara di media sosial, membangun jaringan, dan menuntut hak politiknya secara sadar dan terencana. “Hak politik bukan hadiah, tapi kunci perubahan. Dan kunci itu harus diambil, bukan ditunggu,” tutup Unis.
Penulis: Ellysa
Editor: Lisa
