Samarinda, VivaNusantara – Keseriusan pemerintah pusat maupun daerah dalam menuntaskan persoalan tambang kembali dipertanyakan. Meski berbagai pernyataan politik disampaikan soal target kota bebas tambang, fakta di lapangan menunjukkan perpanjangan izin usaha pertambangan (IUP) masih terus beredar.
info grafis
Data Dinas ESDM Kalimantan Timur per Agustus 2025 mencatat, masih ada 26 perusahaan tambang batu bara yang aktif beroperasi di Samarinda. Sejumlah izin bahkan berlaku hingga lebih dari satu dekade mendatang. Misalnya, PT Internasional Prima Coal baru akan berakhir pada 30 November 2036, sementara PT Insani Baraperkasa memiliki izin hingga 16 Januari 2036.
Padahal, Wali Kota Samarinda Andi Harun sebelumnya menyatakan target bebas tambang 2026.
Namun penjelasan pejabat teknis menyebut, yang dimaksud adalah salah satu IUP habis masa berlaku pada 2026 dan tidak diperpanjang. Artinya, tidak semua tambang berhenti beroperasi pada tahun tersebut.
“Kita tidak bisa melanggar izin yang masih berlaku. Kalau ada yang habis 2028, ya sampai 2028 mereka tetap boleh beroperasi,” ujar Plt Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR Samarinda, Nurvina Hayuni, Senin (15/9/2025).
Kepala Dinas ESDM Kaltim, Bambang Arwanto, menambahkan, konsep bebas tambang harus dipahami secara regional dan bertahap. “Yang jelas, tambang eksisting tidak akan diperpanjang izinnya, sehingga satu per satu akan berhenti sesuai masa berlaku,” tegasnya.
Namun publik tetap ragu. Perpanjangan izin yang masih berjalan menimbulkan kesan pemerintah hanya melempar janji politik, sementara praktiknya izin tambang tetap diberi ruang untuk bertahan lebih lama.
Samarinda sendiri sudah lama menanggung beban aktivitas tambang: lubang bekas galian yang memakan korban jiwa, banjir, hingga kerusakan tata ruang kota. Pertanyaannya kini, apakah komitmen pemerintah untuk benar-benar menghentikan tambang bisa diwujudkan, atau sekadar slogan manis yang terbentur pada realitas izin yang masih panjang?
Penulis : Ain
Editor : TW
