Bukan hanya kereta cepat yang bergerak, keberanian politik kini menular ke warga di pojok Kalimantan Timur yang mulai menagih transparansi dan tanggung jawab.
Oleh: Kismanto Sastroamidjojo
I. Dari Tepi Mahakam
Tiga jam sebelum fajar, di tepi Sungai Mahakam, seorang nelayan kecil bernama Pak Bodong mengetuk pintu rumah saya. Ia membawa ikan tenggiri segar—bukan untuk dijual, tapi untuk bercerita.
“Mas, aku dengar di Jakarta ada orang berani bilang, ‘Jangan pakai uang rakyat sembarangan!’ Aku nggak ngerti APBN, tapi aku tahu itu uang kita juga. Benarkah mereka berani?”
Pertanyaan itu mengguncang. Di ujung timur negeri—jauh dari gemuruh lobi tambang dan hiruk Whoosh—seorang nelayan yang tak pernah naik kereta cepat tiba-tiba merasa punya saham terhadap negara. Ia tak paham istilah cash-flow, tapi tahu betul: setiap kali uang negara bocor, harga solar naik, ongkos pancing naik, dan anaknya jadi takut sekolah.
Di situlah letak revolusi kecil: ketika keberanian dua tokoh di Jakarta—Prabowo Subianto dan Purbaya Yudi Sadewa—menjadi bahan obrolan di warung kopi tepi Mahakam. Sesuatu sedang bergeser. Bukan hanya rel kereta, tapi rel kepercayaan publik.
—
II. Laboratorium yang Terlupakan
Kalimantan Timur adalah laboratorium keadilan fiskal yang lama diabaikan. Tanah ini menyumbang seperempat penerimaan negara dari migas, tapi warganya masih minum air keruh.
Jika uang rakyat benar-benar dijaga, kenapa daerah penghasil emas dan batu bara masih punya angka gizi buruk di atas rata-rata nasional?
Karena sistem lama hanya mengajarkan satu hal: daerah adalah wilayah ekstraksi. Tugasnya menyuplai pusat, bukan menentukan arah. Maka ketika Purbaya menolak penggunaan APBN untuk menutup risiko proyek Kereta Cepat Whoosh, ia sejatinya menolak logika lama: bahwa uang daerah harus mengalir ke Jakarta, diputar di sana, lalu kembali dalam bentuk proyek setengah matang.
—
III. Prabowo dan Logika “Pasang Badan”
Prabowo datang dengan gaya berbeda—logika pasang badan. Ia tahu Whoosh bukan sekadar proyek infrastruktur, tapi simbol transparansi. Jika proyek enam miliar dolar tak bisa dikelola terang, bagaimana rakyat bisa percaya pengelolaan devisa migas senilai 73 miliar dolar per tahun?
Saat ia berkata, “Saya tanggung jawab,” itu bukan sekadar pernyataan politik. Itu semacam surat wasiat kepemimpinan. Kalau nanti terbukti mark-up, tarif tak terjangkau, atau dividen tak kembali, ia yang akan diseret. Di masa lalu, kalimat seperti itu hanya diucapkan saat kampanye. Kini ia diucapkan di tengah sorotan publik digital yang tak pernah tidur.
—
IV. Ketegasan Tanpa Kemarahan
Duet Prabowo–Purbaya menantang dogma lama: bahwa pemimpin harus all smile di depan kamera dan all compromise di belakang meja. Mereka menunjukkan, ketegasan bisa tanpa marah, transparansi bisa tanpa drama.
Kalimantan Timur butuh model seperti itu. Gubernur yang berani berkata, “Saya tanggung jawab,” saat warga Paser tenggelam oleh lubang tambang. Bupati yang berani berkata, “Jangan pakai uang rakyat sembarangan,” saat proyek 800 meter menelan Rp 400 miliar. Camat yang lebih suka membuka spreadsheet daripada membentang spanduk “100 Hari Kerja Tanpa Batas Spasi!”
—
V. Efek Domino dari Whoosh
Dua minggu lalu, DPRD Kaltim menolak usulan bailout Rp 1,2 triliun untuk proyek coal upgrading milik BUMD. Untuk pertama kalinya dalam satu dekade, alasan mereka: “Tunjukkan cash-flow-nya, jangan utang ke APBD.”
Kalimat itu sederhana, tapi bersejarah. Bukan karena DPRD mendadak cerdas, melainkan karena mereka sadar: di Jakarta sudah ada dua tokoh yang memalukan jika mereka masih bermain lama—mark-up, lempar utang, cari kambing hitam.
—
VI. Membangun Versi Lokal
Apakah cukup dua orang mengubah sistem? Tentu tidak. Maka tugas kita di pojok timur negeri ini adalah melahirkan versi lokal dari Prabowo dan Purbaya.
Pertama, ubah mindset penonton. Terlalu lama kita bangga jadi “daerah yang taat”—taat pusat, taat investor, taat ritual. Kini waktunya taat pada data. Setiap desa butuh “Purbaya kecil” yang paham membaca LKPJ. Setiap kecamatan butuh “Prabowo kecil” yang berani berdiri ketika rakyat digusur atas nama investasi.
Kedua, sambungkan cerita. Whoosh bukan sekadar kereta, tapi precedent bahwa proyek besar bisa transparan. Kalau kereta senilai enam miliar dolar bisa diaudit terbuka, mengapa proyek pipanisasi gas senilai 800 juta dolar masih gelap?
—
VII. Saat Narasi Lama Runtuh
Tekanan terhadap duet Jakarta akan makin besar. Elite lama kehilangan bukan kekuasaan, tapi kendali narasi. Mereka akan menyerang dari segala arah: Prabowo disebut populis, Purbaya dibilang teoretis, duet ini dituduh anti-investor.
Di sinilah peran media daerah, pegiat antikorupsi, dan kampus pinggiran: menerjemahkan jargon menjadi cerita ikan. Jelaskan ke nelayan: kalau dividen BUMN tak kembali, subsidi solar bakal hilang. Jelaskan ke petani: kalau utang proyek swasta terus ditutup APBN, pupuk akan jadi barang langka.
—
VIII. Ketika Koruptor Takut Ditanya NPV
Setelah sidang paripurna penolakan bailout BUMD, seorang anggota DPRD yang dulu dijuluki king of mark-up pulang dengan wajah letih. Ia berbisik,
“Dulu kita bisa lempar ke APBD. Sekarang mereka minta NPV positif. Baru kali ini aku takut.”
Inilah momen perubahan budaya: ketika koruptor takut bukan karena KPK, tapi karena warga bertanya, “Pak, NPV-nya berapa?”
—
IX. Rumus Baru dari Samarinda
Perubahan memang lambat. Whoosh baru satu proyek, sementara Kaltim punya puluhan tambang, pipa, dan pelabuhan yang masih gelap. Tapi kini kita punya rumus baru:
Keberanian politik + Ketelitian teknokrat = Ruang gelap berkurang.
Setiap rapat pembangunan harus dimulai dari rumus ini. Jangan hanya minta proyeknya, tapi minta cash-flow-nya. Jangan hanya teriak “butuh segera”, tapi tanya “siapa yang bertanggung jawab?”
—
X. Separuh Berani
Kembali ke pertanyaan Pak Bodong: “Benarkah mereka berani?”
Jawabannya: baru separuh berani. Prabowo masih harus menghadapi tekanan geopolitik. Purbaya masih harus bertahan dari bujuk rayu mafia migas. Mereka manusia—bisa goyah.
Sisa keberanian itu harus datang dari kita, warga di ujung negeri yang tak pernah naik Whoosh tapi tahu bahwa uangnya jangan hilang digondol tikus.
Langkah kecil yang bisa dimulai:
1. Setiap proyek daerah menjadi open data—mulai Rp100 juta ke atas wajib bisa diakses publik.
2. Setiap anggota DPRD wajib lapor conflict of interest—jika keluarganya kontraktor, dikeluarkan dari rapat.
3. Setiap BUMD wajib public hearing sebelum pinjam ke APBD—jika warga tak hadir, rapat ditunda.
Perubahan tak selalu butuh undang-undang baru. Cukup tekanan moral dari warga yang mulai paham istilah NPV, IRR, dan cash-flow—seperti mereka bicara soal cuaca dan cacing tambak.
—
XI. Titik di Ujung Kertas
Malam tadi Pak Bodong datang lagi, membawa kertas coretan:
“Aku mau bikin usulan desa: pelabuhan kecil untuk nelayan. Aku dengar sekarang harus ada payback period. Itu apa, Mas?”
Saya jelaskan panjang. Ia mencatat dengan telaten, lalu menulis di ujung kertas:
“Saya tanggung jawab kalau nanti rugi. Tapi kalau untung, desa kita yang menikmati. Titik.”
Di pojok Kalimantan Timur, Whoosh hanyalah berita di layar HP. Tapi kalimat itu—tanpa mikrofon, tanpa kamera—adalah tanda paling jelas bahwa revolusi sudah tiba.
Rakyat tak lagi minta diberi ikan. Mereka minta diajak berhitung—dan berani menanggung rugi.
Di tepian Mahakam, dengan aroma tenggiri, kita belajar bahwa revolusi bukan sorak di ibu kota, tapi desis kecil di dapur nelayan yang menulis kata “Titik.”
“Revolution, after all, is a relay. They start the lap. We must finish it—one village, one spreadsheet, one ‘titik’ at a time.”
(Revolusi, pada akhirnya, adalah estafet. Mereka memulai putaran. Kita menyelesaikannya—satu desa, satu lembar kerja, satu titik pada satu waktu.)
Catatan Redaksi:
VivaNusantara membuka kesempatan bagi pembaca untuk mengirimkan tulisan opini dengan gaya bahasa yang santun, argumentatif, dan berbasis data. Isi dan tanggung jawab sepenuhnya menjadi milik penulis, tidak mencerminkan pandangan redaksi VivaNusantara.
