Jakarta, VivaNusantara – Presiden Prabowo Subianto resmi mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Selasa (2/6/2026). Pergantian pucuk pimpinan ini dilakukan setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini menjadi program unggulan pemerintahan Prabowo.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan keputusan pergantian pimpinan BGN diambil langsung oleh Presiden setelah mempertimbangkan hasil monitoring dan evaluasi selama sekitar 1,5 tahun pelaksanaan program.
Selain Dadan, dua Wakil Kepala BGN juga dicopot, yakni Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.
Sebagai pengganti, Presiden menunjuk Nanik S Deyang yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala BGN. Sementara posisi wakil kepala diisi oleh Agustina Arumsari dan Trenggono.
Evaluasi Keras
Menurut Prasetyo Hadi, evaluasi pemerintah menemukan sejumlah persoalan mendasar dalam tata kelola BGN.
“Mulai dari kedisiplinan menjalankan SOP, tata kelola organisasi, hingga menjaga kualitas makanan yang telah ditetapkan standar oleh Badan Gizi Nasional,” ujarnya.
Pergantian pimpinan ini terjadi di tengah sorotan terhadap Program MBG yang berulang kali dikaitkan dengan kasus dugaan keracunan makanan di berbagai daerah.
Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat sedikitnya 33.626 pelajar mengalami dugaan keracunan makanan sejak awal 2025 hingga April 2026. Angka tersebut menjadi alarm serius bagi pemerintah karena menyentuh langsung sasaran utama program.
Guru Besar Teknologi Pangan Universitas Gadjah Mada, Sri Raharjo, sebelumnya menyebut laporan kasus keracunan MBG nyaris muncul setiap bulan sepanjang 2025.
“Hampir setiap bulan ada laporan, dengan jumlah kasus yang fluktuatif. Ini menunjukkan persoalan kesiapan program sejak awal implementasi,” ujarnya.
Minim Ahli Gizi di Pimpinan Baru
Menariknya, tiga pejabat baru yang kini memimpin BGN tidak memiliki latar belakang profesi sebagai ahli gizi. Kondisi ini berpotensi memunculkan perdebatan baru terkait arah kebijakan dan pengawasan mutu Program Makan Bergizi Gratis yang selama ini menjadi salah satu program prioritas nasional.
Pergantian ini menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola MBG setelah rentetan persoalan kualitas makanan dan kasus keracunan yang terus menjadi sorotan publik.(*)
Editor : TW
